jogja.tribratanews.com -Humas, Polda DIY menjadi tuan rumah bagi tim peneliti dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri, dilaksanakan mulai tanggal 22 s.d. 26 Juli 2024.

Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala Tim Supervisi Penelitian Brigjen Pol. Drs. Sofyan Nugroho, S.H., M.Si., M.H., ini beranggotakan Kombes Pol Dr. Tagor Hutapea, S.I.K., M.Si., AKBP Afrida Yanti, S.H., Pembina Tk. I dr. Ilham Prisgunanto. S.S., M.Si., dan Pembina Tk. I Dr. Jarot Prianggono, M.Kom..

Kegiatan ini dalam rangka penelitian mendalam mengenai "Pengukuran Tanggapan Polri terhadap Pengaduan Masyarakat melalui Media Sosial guna Mewujudkan Public Trust".

Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi bagaimana Polda DIY dan jajarannya merespon laporan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial.

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Anton Soedjarwo Mapolda DIY, Kamis 25 Juli 2024, ini melibatkan sejumlah personel/satuan kerja (Satker) yang berhubungan langsung dengan penanganan aduan masyarakat.

Selain diskusi mendalam, kegiatan yang berbalut Focus Group Discussion (FGD) ini untuk menggali lebih dalam perspektif berbagai pihak terkait.

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas penanganan aduan masyarakat melalui media sosial, sehingga kepercayaan publik terhadap Polri semakin solid.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda DIY Kombes Pol Emy Sumijati, S.H., mengatakan bahwa penelitian merupakan cara untuk memperoleh pengetahuan baru atau memverifikasi dan mengembangkan pengetahuan yang sudah ada.

"Penelitian dilakukan melalui langkah-langkah yang jelas seperti perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan," ujarnya.

Karo SDM menambahkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas tanggapan Polri terhadap pengaduan masyarakat melalui media sosial dan bagaimana tanggapan tersebut berkontribusi dalam mewujudkan kepercayaan publik.

"Saya berharap melalui kegiatan penelitian ini, dapat membawa manfaat bagi semua pihak untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan semangat kebersamaan, serta sinergi dengan tanpa membatasi kewenangan tugas masing-masing," imbuhnya.